Tutup Rakernis Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng Sampaikan Pentingnya Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Nusakambangan - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mendapat kesempatan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2024 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Jumat (08/03).

Berlangsung di Aula Lapas High Risk Karanganyar, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menutup kegiatan yang mengusung tema Pembentukan Pos Bapas Jakarta Utara untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Baca juga: Kekosongan Hukum: Benturan Kepentingan Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Berpraktik (KJA) di Indonesia

"Nusakambangan adalah tempat pilot Project Pemasyarakatan. Di sinilah tempat kita semua jajaran Pemasyarakatan membangun konsep pemikiran, " ujar Tejo dalam prakatanya. 

Ia menilai, tugas dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) PK sangat krusial dalam menentukan proses dan hasil pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di mana WBP memiliki hak dan kewajiban selama menjalani masa tahanan yang merupakan hasil assessment dari PK.

Baca juga: Polda Metro Jaya Resmi Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri Sebagai Tersangka

"Tugas PK berupa pengawasan dan pendampingan mengutamakan bagaimana WBP diberikan pembunaan kemandirian untuk membuka peluang usaha bekal mereka keluar nanti, " ungkap Kakanwil.

Namun demikian, ia menyatakan masih kurangnya jumlah PK yang ada di lapangan. Terlebih pada daerah Jakarta Utara yang menjadi pembahasan dalam Rakernis ini.

Baca juga: Kontroversi Ferienjob, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tuntutan Kompetensi Mahasiswa

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara & Keamanan Alfonsus Wisnu Ardianto selaku Ketua Panitia Rakernis menyampaikan maksud kegiatan ini yaitu untuk menyesuaikan standar pelayanan pemasyarakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan dasar hukum dan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan antar Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

Adapun pada pemaparan materi oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan mengulik seputar tata cara pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lpas/Lapas/LPKA.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Teken MoU dengan Pengadilan Tinggi Semarang

Tampak mengikuti acara, Kepala UPT se-Nusakambangan, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.